Gizi Buruk Warga dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar

Barangkali tak banyak yang tahu, November 2011 Makassar menjadi salah satu dari Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan sebagai “Kota Sehat”. Entah menggunakan indikator apa, sampai Oktober 2011 saja, 12 anak meninggal akibat gizi buruk. Atau keluh warga tentang banjir dan sanitasi kota yang tak terurus.

Barangkali tak banyak yang mencermati, pertumbuhan ekonomi Makassar 2011 mencapai 9,6%. Para pejabat lalu bicara iklim investasi yang makin kondusif. Entah menggunakan analisis apa, teriak resah warga tentang makin sempitnya lapangan kerja masih nyaring terdengar. Atau tentang nafkah keluarga yang hanya cukup untuk sehari.

Penghargaan dan data statistik di atas seolah mencederai akal sehat kita. Bagaimana hal ini bisa berlangsung? Fakta lapangan gamblang memperlihatkan bermacam kesulitan warga dalam mengakses hak-hak dasarnya. Pada sisi lain, data statistik mengindikasikan kesejahteraan warga makin membaik, yang oleh pemerintah pusat dihadiahi penghargaan istimewa.

Secara akademis data tentu memegang peran penting, terutama sebagai dasar perencanaan. Tapi meyerahkan segalanya pada data juga tanpa masalah, seringkali malah menjadi pengecoh. Tak jarang akhirnya perencanaan dan intervensi lapangan luput dari masalah faktual warga. Bukankah kenyataan faktual senantiasa dijadikan alat verifikasi bagi data atau teori.

Dalam kasus gizi buruk misalnya, perencanaan berbasis data terbukti mandul dalam penyelesaian masalah. Secara sederhana setiap kebijakan hanya melihat warga sebagai korban dan/atau bagian dari masalah. Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pemerintah tak mampu mengatasi kompleksitas persoalan warga.

Ada baiknya penyelesaian masalah gizi buruk lebih berorientasi komunitas. Mengingat masalah gizi buruk tidak melulu soal kesehatan, tapi meliputi beragam aspek. Sebab dalam banyak kasus, tetangga atau warga sekitar berperan penting dalam penyelesaian maasalah. Jika sebelumnya warga hanya menjadi korban/bagian dari masalah, melalui pendekatan komunitas, warga menjadi bagian dari solusi.

Kekuatan komunitas dan kerapatan sosial akan menjadi penentu dalam hal ini. Dengan ini maka penyelesaian masalah gizi buruk lebih bersifat preventif (pencegahan). Tentu saja pemerintah tak boleh melupakan tanggungjawabnya dalam memnuhi hak-hak dasar warga, terutama dalam soal pangan. Sebab, sekompleks apapun persoalan gizi buruk, sejatinya kejadian gizi buruk adalah karena asupan makanan yang tidak tercukupi dalam waktu lama. Dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hal tersebut.  (Bure)