Warga Bicara Politik

    Mengapa warga perlu bicara dan didengarkan tanggapannya terhadap hiruk-pikuk politik saat ini? sejumlah alasan strategis diantaranya: pertama indikasi bahwa pembicaraan ‘politik’ hanya milik (baca: dominasi) para politikus dan pemimpin politik. Kedua, terdapat kesenjangan yang tajam antara kehidupan sehari-hari warga yang tidak punya  kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan pandangan politiknya.
    Umumnya mereka disibukkan mengurus kebutuhan dasar untuk sekadar mempertahakan hidup. Ketiga, hampir seluruh sendi-sendi kehidupan warga diatur dan diputuskan melalui mekanisme politik. Artinya kondisi dan situasi kehidupan warga sangat dipengaruhi oleh aspek politik, disamping aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidupnya .
    Alasan  mendasar lainya yakni kecenderungan praktik politik sekarang ini semakin tidak “bermoral” dan menjauhi nilai-nilai etika sebagai bangsa yang beradab, berbudaya dan religius. Prilaku politikus dan birokrat semakin bergeser meninggalkan idiologi dan konstitusi serta cita-cita luhur  berbangsa dan bernegara. Sungguh semua ini menjadi hal tragis dan harus ada upaya untuk mengembalikan pada hakikat dan tujuan sebenarnya.
    Memang ada pandangan bahwa tidak ada salahnya politikus dan pemimpin politik kita dominan dalam pembicaraan politik, tetapi syaratnya harus bertujuan mencerahkan wawasan politik warganya. Tetapi yang terjadi justeru pembodohon politik dan membentuk sikap apatis. Warga semakin menjadi apolitis dan membentuk persepsi, pandangan keliru dari praktik politik selama ini.
    Politik dimaknai sebagai ‘sesuatu yang kotor’ dan hanya milik para kaum elit. Persepsi seperti ini sangat merugikan warga dan kemungkinan melanggengkan praktik ‘politik kotor’ oleh para elit. Praktik politik uang yang diterapkan oleh politikus, dan warga dengan senang hati menerima sebagai ‘rejeki’ lima tahunan’ menjadi  bukti nyata betapa warga tidak ‘mau tahu’   urusan politik.
    Benarkan mereka (warga) tidak tahu bahwa prilaku seperti itu menggadaikan kedaulatan dan integritas kedirian dan martabatnya? Atau karena alasan-alasan ekonomis untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi kewajiban Negara, untuk memenuhi, menghormati dan melindungi?
    Kemungkinan yang kedua lebih mendekati kebenaran dalam realitas sesungguhnya. Faktanya diperkirakan masih ada 80 ribu kepala keluarga miskin yang tertuang dalam dokumen statistik. Angka gizi buruk masih belum bisa dikendalikan dari tahun ke tahun. Wabah penyakit malaria, DBD, diare, ISPA menjadi sangat sensitive warga kota. Angka putus sekolah masih tergolong tinggi.         Singkatnya, jaminan kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak dasar warga seolah belum bisa terpenuhi. Fasilitas infrastruktur yang masih belum memadai, mulai drainase, jalan-jalan, fasilitas umum lainnya atau belum mengarah sarana yang mendukung kearah kesejahteraan warga.
    Singkatnya, seluruh dimensi kehidupan warga belum mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan politik. Warga belum dilibatkan secara penuh untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Mekanisme perencanaan dan penganggaran seolah-olah hanya seremonial dan selalu tidak bisa menemukan titik temu antara kebutuhan warga dan hasil perencanaan dan anggaran yang diputuskan melalui proses politik. Lalu kenapa warga tidak pernah  ada ruang dalam proses politik? Anekdot menyedihkan berkembang di kalangan sebagian politikus bahwa, “untuk apa mengapresiasi kebutuhan dan masalah masyarakat, toh sudah kami beli suaranya dengan harga 50 ribu atau 100 ribu”.
    Atas dasar inilah, menjadi penting. Dialektika yang  mempertemuakan perwakilan dari kelompok warga untuk merumuskan pandangan-pandangan alternatif untuk mengembalikan hakikat ‘politik’ sebenarnya sebagai upaya merumuskan kebaikan-kebaikan bersama. Forum dialektika ini juga diharapkan menjadi arena refleksi menyangkut cita-cita, tindakan dan langkah-langkah kongkrit yang bisa dijadikan langkah bersama untuk membangkitkan kepercayaan diri, inisiatif dan persatuan warga untuk menata kotanya menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.