Pesta Demokrasi Tanpa Partai Politik, Ayo Dukung Calon Independen / Perseorangan

Badai ke-tak percayaan kini sedang menggulung partai politik (parpol). Bencana kebohongan dan tindakan kejahatan yang dilakukan parpol terutama orang-orangnya yang duduk didalam begitu sangat dahyat. Parpol tidak lagi dipercaya, akibat ulahnya sendiri memperburuk keadaan demokrasi di Indonesia dengan berbagai pelanggaran hukum yang dibuat. Korupsi kelas Paus sekarang mengalir dengan deras, Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai penguasa dirundung kasus mega skandal korupsi yang menggurita.  Diindikasikan, setelah Nazaruddin (bendahara PD) diproses hukum kini giliran Wasekjen Anggelina Sondakh sebagai tersangka dan mungkin segera menyusul Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum PD.

Maraknya kasus korupsi yang melanda parpol, yang tidak hanya oleh PD saja, tetapi banyak melibatkan orang-orang partai lain dalam kasus-kasus berbeda hingga pada tokoh-tokoh oknum kepala daerah mulai Gubernur, walikota dan mungkin juga Presiden RI bisa berkasus hukum. Apalagi dengan bergulirnya kembali kasus Bank Century, jelas membawa oknum Wakil Presiden RI, Boediono dan Pejabat Teras Bank Dunia, Sri Mulyani.

Timbul keputusasaan akan parpol, dan itu sangat wajar. Rasa prustasi itu menjadi ketakberdayaan melihat parpol yang menggurita menjadi jaringan mafia korupsi diberbagai lini kehidupan. Pantaskah kemudian menjadikan orang-orang di parpol ini sebagai pemimpin kita, jawabannya mungkin tidak. Makanya, keberadaan calon perseorangan ataupun calon independen menjadi kanalisasi akan kebuntuan demokrasi melalui jalur parpol.

Sehingga sangat diharapkan calon perseorangan atau calon independen bukanlah berasal dari parpol atau pernah bercokol di parpol. Tetapi menang orang yang masih bersih dan tidak terkontaminasi akan partai politik. Menghindarkan calon independen dari sosok pengusaha juga penting, dikarenakan hampir sebagian besar korupsi di parpol justru melibatkan pengusaha-pengusaha dalam memuluskan tindakan korup yang dilakukannya

Kran demokrasi tanpa partai politik, menjadi pilihan utama hari ini akan keberadaan parpol yang tak bisa lagi diandalkan. Saatnya kekuasaan parpol direbut mulai dari jabatan terendah RT dan RW, hingga Walikota dan Gubernur. Dan semoga saja, jabatan di legislatif juga dapat memasukkan calon perseorangan sebagai wakil rakyat.

Membersihkan koruspsi di negara ini, memang butuh pembersihan disemua lini terutama pada lini pemerintahan dan legislatif. Dan salah satu cara paling cepat adalah melalui pengusungan calon independen yang bersih, orang dari warga masyarakat dan bukan berasal dari orang-orang picik di pemerintahan.

Saatnya mengusung calon independen, ayo bergerak!

Mulailah Mengumpulkan KTP untuk Penggalangan Calon Perseorangan

Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat utama untuk mengusung calon independen atau perseorangan. Persyaratan tentang keharusan adanya KTP itu berdasarkan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) no. 68 Tahun 2009 pada pasal 18 ayat 4 point (b) yang berbunyi :

bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari

perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal  pasangan calon

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan, dengan

ketentuan :

1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang

ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu

terhadap bakal  pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal

pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan

menggunakan formulir Model B 1-PKWK-KPU.

2) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah

dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya

dari masing-masing pendukung.

3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum

memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat

keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung

Berdasarkan aturan diatas, sangat jelas bahwa dukungan melalui pengumpulan KTP harus mengikuti format formulir Model B 1-PKWK-KPU. Dalam format dukungan itu, terdapat identitas setiap orang pendukung calon, disertai nomor identitas, alamat dan tentu saja membubuhkan tanda tangan atau kalau tak bisa bertanda tangan maka jempol jari sebagai gantinya menjadi cap jempol.

Model dukungan dapat dilakukan perseorangan atau berkelompok, dan sangat disarankan untuk dilakukan berkelompok dan paling bagusnya lagi dilakukan pada tingkat kelurahan. Karena PPS yang merupakan perpanjangan KPU ditingkat Kelurahan akan melakukan Verifikasi Faktual atas dukungan itu, setiap KTP akan dicek ulang kebenaran dukungannya.

Untuk pendukung atau siapapun yang mau mendukung tapi tidak memiliki KTP, dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Lurah, bisa juga menggunakan Kartu Keluarga ataupun Pasport yang masih berlaku.

Sehingga begitu sangat pentingnya bagi siapapun yang ingin menyalurkan dukungan untuk memiliki KTP atau surat bukti lain kependudukan agar suara tak hilang nantinya selagi verifikasi berlangsung. Makanya sangat dianjurkan untuk segera mengurus KTP bagi yang belum memiliki KTP.

Adapula pertanyaan bagaimana dengan KTP Online atau KTP Elektronik (eKTP), maka jawabanya itu tidak terlalu berpengaruh karena data yang tertampil antara KTP dengan eKTP akan tetap sama. Cuma yang membedakan adalah wujudnya saja yang mungkin sedikit lebih canggih-walaupun terindikasi ada korupsi didalamnya, dengan melibatkan Nazaruddin dan orang di pusat.

Jadi, galanglah KTP di tingkat kelurahan, buatlah posko di Kelurahan anda tinggal. Dan untuk mempermudah kerja, buatlah ranting posko di setiap RW agar lebih mudah komunikasi dengan pemilih nantinya. Selamat Bekerja